TUGAS ILMU SOSIAL DASAR

NAMA        : NOVEL FIRDAUSNPM           : 1A111518
KELAS       : 5 KA 28

Kasus :

pemerintah melakukan pelebaran jalan, guna lebih menggerakkan roda perekonomian di daerah, untuk merealisasikan hal tersebut, dilakukan pembebasan sejumlah lahan milik warga, pemerintah akan mengganti rugi atas pembebasan tersebut, namun sejumlah warga menolak karena ganti rugi yang akan diberikan tidak sebanding dengan nilai jual tanah. Menurut anda, kepentingan mana yang harus diutamakan, kepentingan pribadi atau publik? jelaskan penyelesaiannya?

Tanggapan :

Menurut saya kepentingan publik harus diutamakan daripada kepentingan pribadi, seperti kepentingan publik dalam pembangunan. Pembangunan itu penting dimana itu upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesahjeteraan hidup yang dimanisfestasikan pada kebijakan publik, seperti pelebaran jalan untuk kepentingan publik. untuk pelebaran jalan diperlukan pembebasan lahan atau tanah, dimana masalah tanah menyangkut hak rakyat paling mendasar selain ada nilai ekonomis dan fungsi sosial,oleh karena itu kepentingan pribadi atas tanah sering dikorbankan untuk kepentingan publik, ini dilakukan dengan cara pelepasan tanah dengan uang atau tanah atau lahan atau fasilitas.  Namun masih banyak kendala karena belum terjadi kesepakatan soal ganti rugi pembebasan lahan. Untuk pelaksanaan pembebasan lahan atau tanah perlu diperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah atau lahan dan dengan cara yang seimbang dan ditempuh jalan musyawarah dengan pemegang hak atas lahan, dilakukan dengan undang-undang pemerintah yaitu pencabutan hak atas tanah, namun seringkali dengan cara itu belum terjadi kesepakatan karena pemegang hak tanah kurang mengerti hukum dan tidak suka dengan undang-undang dan nilai ganti ruginya.  Dengan kasus ini diperlukan pembicaraan antara tim proyek dan instansi pemerintah yaitu meningkatkan keberpihakan instansi pemerintah seperti gubernur dengan penghormatan terhadap pemegang hak tanah dengan mengedepankan sosialisasi, negoisasi, dan pemberian kompensasi yang lebih kompeherensif.  Karena umumnya keinginan masyarakat ialah keseimbangan dan keadilan atas penggantinya rugi tanah atau lahan milik mereka, sebenarnya mereka mendukung pembangunan untuk kepentingan publik karena nantinya mereka yang merasakan manfaatnya.